Sejarah Konstitusi Jepang ~ Hidayat Ardiyansyah

makalah sejarah konstitusi di negara jepang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga kami mampu dan dapat menyelesaikan makalah yang kami beri tema “Konstuitusi Negara Jepang”. Makalah ini di buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Konstitusi dan UUD 45.

Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Muhertatie M.Si., selaku dosen mata kuliah Hukum Konstitusi dan UUD 45, yang telah membimbing kami dan telah banyak memberikan saran dan motifasi kepada kami. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman kelompok kami yang telah membantu membuat makalah ini sehingga tugas makalah ini bisa kami selesaikan dengan baik.

Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan makalah ini. Walaupun demikian bukan tidak mungkin ada terdapat kesalahan penulisan dalam mengerjakan makalah ini. Untuk itu kami mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari teman-teman atau pembaca sekalian, sehingga dapat menjadi masukan bagi kami dalam penulisan yang akan datang. Akhir kata kami ucapkan terimakasih.

Malang, 17 Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang …………………………………………………… 1

1.2. Rumusan masalah ……………………………………………….. 1

1.3. Tujuan penulisan ………………………………………………… 1

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Sejarah berdirinya Negara Jepang ........…………………………. 2

2.2. Bentuk Negara Jepang........................................………………… 2

2.3.Bentuk dan sistem pemerintahan Negara Jepang .......................... 7

2.4.Tata Negara dan kehidupan Ddemokrasi Negara Jepang ............. 11

2.5.Konstitusi Negara Jepang ............................................................. 12

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan ……………………………………………………… 15

3.2. Saran ……………………………………………………………. 15

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………….. 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam mencapai tujuan negara, setiap negara mempunyai tata cara tertentu yang tidak sama (berbeda) dengan negara lainnya di dalam kelangsungan hidup negara itu sendiri hal ini dapat di lihat dari Sejarah berdirinya negara, Bentuk negara, Bentuk Pemerintahan sistem pemerintahan, tata negara dan kehidupan demokrasi yang berlangsung.

Konstitusi merupakan hal yang mendasar yang pasitinya ada dalam setiap negara, konstitusi sangatlah penting sebagai acuan/pijakan negara dalam merumuskan suatu undang-undang atau membuat peraturan yang lain demi terciptanya kelangsungan hidup negara sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsanya.

Beberapa hal di atas merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu negara yang sangat berpengaruh dalam kelangsungannya suatu negara.

Secara sempit, beberapa hal yang disebutkan di atas hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah berdirinya Negara Jepang?

2. Bagaimana bentuk Negara Jepang?

3. Bagaimana bentuk dan sistem Pemerintahan Negara Jepang?

4. Bagaimana Tata Negara dan Kehidupan Demokrasi di Jepang?

5. Bagaiman Konstitusi Negara Jepang?

1.3.Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya Negara Jepan

2. Untuk mengetahui bentuk Negara Jepang

3. Untuk mengetahui bentuk dan sistem Pemerintahan Negara Jepang

4. Untuk mengetahui Tata Negara dan Kehidupan Demokrasi di Jepang

5. Untuk mengatahui Konstitusi Negara Jepang

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Berdirinya Negara Jepang

Jepang (bahasa Jepang: 日本 Nippon/Nihon, nama resmi:日本国Nipponkoku/ Nihonkoku adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.

Jepang terdiri dari 6.852 pulau[9] yang membuatnya merupakan suatu kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia.

Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.

Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang.

2.2. Bentuk Negara Jepang

Jepang adalah salah satu negara yang kepala Negaranya adalah seorang raja atau dalam kehidupan jepang biasa di sebut seorang kaisar sehingga bisa dapat dikatakan Jepang merupakan sebuah negara kerajaan (Monarki) atau disebut juga sebagai Negara kesatuan yaitu merupakan Negara yang diperintah dan dikuasai oleh satu orang dan berlaku secara turun-temurun. kedudukan Kaisar Jepang adalah simbol negara dan pemersatu rakyat. Kaisar Jepang bertindak selaku kepala negara dalam rangka misi diplomatik hubungan luar negeri, kegiatan Kaisar bersifat seremonial, dengan mendengarkan masukan dan nasihat dari parlemen. Konstitusi Jepang juga menyebutkan secara jelas bahwa calon pengganti kaisar atau putra mahkota adalah anak dengan jenis kelamin laki-laki.

Daftar Kaisar Jepang

1. 660 SM hingga 585 SM Kaisar Jimmu

2. 581 SM hingga 549 SM Kaisar Suizei

3. 549 SM hingga 511 SM Kaisar Annei

4. 510 SM hingga 476 SM Kaisar Itoku

5. 475 SM hingga 393 SM Kaisar Kōshō

6. 392 SM hingga 291 SM Kaisar Kōan

7. 290 SM hingga 215 SM Kaisar Kōre

8. 214 SM hingga 158 SM Kaisar Kōgen

9. 157 SM hingga 98 SM Kaisar Kaika

10. 97 SM hingga 30 SM Kaisar Sujin

11. 29 SM hingga 70 Kaisar Suinin

12. 71 hingga 130 Kaisar Keikō

13. 131 hingga 191 Kaisar Seimu

14. 192 hingga 200 Kaisar Chūai

15. 201 hingga 269 Bupati Jingū Kōgō

16. 270 hingga 310 Kaisar Ōjin

17. 313 hingga 399 Kaisar Nintoku

18. 400 hingga 405 Kaisar Richū

19. 406 hingga 410 Kaisar Hanzei

20. 411 hingga 453 Kaisar Ingyō

21. 453 hingga 456 Kaisar Ankō

22. 456 hingga 479 Kaisar Yūryaku

23. 480 hingga 484 Kaisar Seinei

24. 485 hingga 487 Kaisar Kenzō

25. 488 hingga 498 Kaisar Ninken

26. 498 hingga 506 Kaisar Buretsu

27. 507 hingga 531 Kaisar Keitai

28. 531 hingga 536 Kaisar Ankan

29. 536 hingga 549 Kaisar Senka

30. 539 hingga 571 Kaisar Kimmei

31. 572 hingga 585 Kaisar Bidatsu

32. 585 hingga 587 Kaisar Yōmei

33. 587 hingga 592 Kaisar Sushun

34. 593 hingga 628 Ratu Suiko

35. 629 hingga 641 Kaisar Jomei

36. 642 hingga 645 Ratu Kōgyoku

37. 645 hingga 654 Kaisar Kōtoku

38. 655 hingga 661 Ratu Saimei

39. 661 hingga 672 Kaisar Tenji

40. 672 Kaisar Kōbun

41. 672 hingga 686 Kaisar Temmu

42. 686 hingga 697 Ratu Jitō

43. 697 hingga 707 Kaisar Mommu

44. 707 hingga 715 Ratu Gemmei

45. 715 hingga 724 Ratu Genshō

46. 724 hingga 749 Kaisar Shōmu

47. 749 hingga 758 Empress Kōken

48. 758 hingga 764 Kaisar Junnin

49. 764 hingga 770 Ratu Shōtoku

50. 770 hingga 781 Kaisar Kōnin

51. 781 hingga 806 Kaisar Kammu

52. 806 hingga 809 Kaisar Heizei

53. 809 hingga 823 Kaisar Saga

54. 823 hingga 833 Kaisar Junna

55. 833 hingga 850 Kaisar Nimmyō

56. 850 hingga 858 Kaisar Montoku

57. 858 hingga 876 Kaisar Seiwa

58. 876 hingga 884 Kaisar Yōzei

59. 884 hingga 887 Kaisar Kōkō

60. 887 hingga 897 Kaisar Uda

61. 897 hingga 930 Kaisar Daigo

62. 930 hingga 946 Kaisar Suzaku

63. 946 hingga 967 Kaisar Murakami

64. 967 hingga 969 Kaisar Reizei

65. 969 hingga 984 Kaisar En'yū

66. 984 hingga 986 Kaisar Kazan

67. 986 hingga 1011 Kaisar Ichijō

68. 1011 hingga 1016 Kaisar Sanjō

69. 1016 hingga 1036 Kaisar

70. 1036 hingga 1045 Kaisar Go-Suzaku

71. 1045 hingga 1068 Kaisar Go-Reizei

72. 1068 hingga 1073 Kaisar Go-Sanjō

73. 1073 hingga 1086 Kaisar Shirakawa

74. 1087 hingga 1107 Kaisar Horikawa

75. 107 hingga 1123 Kaisar Toba Munehito

76. 1123 hingga 1142 Kaisar Sutoku Akihito

77. 1142 hingga 1155 Kaisar Konoe Narihito

78. 1155 hingga 1158 Kaisar Go-Shirakawa

79. 1158 hingga 1165 Kaisar Nijō Morihito

80. 1165 hingga 1168 Kaisar Rokujō Yorihito

81. 1168 hingga 1180 Kaisar Takakura

82. 1180 hingga 1185 Kaisar Antoku

83. 1183 hingga 1198 Kaisar Go-

84. 1198 hingga 1210 Kaisar Tsuchimikado

85. 1210 hingga 1221 Kaisar Juntoku

86. 1221 Kaisar Chūkyō

87. 1221 hingga 1232 Kaisar Go-Horikawa

88. 1232 hingga 1242 Kaisar Shijō

89. 1242 hingga 1246 Kaisar Go-Saga

90. 1246 hingga 1260 Kaisar Go-Fukakusa

91. 1260 hingga 1274 Kaisar Kameya

92. 1274 hingga 1287 Kaisar Go-Uda Yohito

93. 1287 hingga 1298 Kaisar Fushimi

94. 1298 hingga 1301 Kaisar Go-Fushimi

95. 1301 hingga 1308 Kaisar Go-Nijō

96. 1308 hingga 1318 Kaisar Hanazono

97. 1318 hingga 1339 Kaisar Go-Daigo

98. 1331 hingga 1333 Kaisar Kōgon Kazuhito

99. 1336 hingga 1348 Kaisar Kōmyō

100. 1348 hingga 1351 Kaisar Sukō Okihito

101. 1351 hingga 1352 Interregnum

102. 1352 hingga 1371 Kaisar Go-Kōgon Iyahito

103. 1371 hingga 1382 Kaisar Go-En'yū Ohito

104. 1382 hingga 1392 Kaisar Go-Komatsu

105. 1339 hingga 1368 Kaisar Go-Murakami

106. 1368 hingga 1383 Kaisar Chōkei

107. 1383 hingga 1392 Kaisar Go-Kameyama

108. 1392 hingga 1412 Kaisar Go-Komatsu

109. 1412 hingga 1428 Kaisar Shōkō

110. 1428 hingga 1464 Kaisar Go-Hanazono Hikohito

111. 1464 hingga 1500 Kaisar Go-Tsuchimikado

112. 1500 hingga 1526 Kaisar Go-Kashiwabara

113. 1526 hingga 1557 Kaisar Go-Nara

114. 1557 hingga 1586 Kaisar Ōgimachi

115. 1586 hingga 1611 Kaisar Go-Yōzei

116. 1611 hingga 1629 Kaisar Go-Mizunoo

117. 1629 hingga 1643 Empress Meishō

118. 1643 hingga 1654 Kaisar Go-Kōmyō

119. 1655 hingga 1663 Kaisar Go-Sai

120. 1663 hingga 1687 Kaisar Reigen

121. 1687 hingga 1709 Kaisar Higashiyama

122. 1709 hingga 1735 Kaisar Nakamikado

123. 1735 hingga 1747 Kaisar Sakuramachi

124. 1747 hingga 1762 Kaisar Momozono

125. 1762 hingga 1771 Ratu Go-Sakuramachi

126. 1771 hingga 1779 Kaisar Go-Momozono

127. 1780 hingga 1817 Kaisar Kōkaku Tomohito

128. 1817 hingga 1846 Kaisar Ninkō Ayahito

129. 1846 hingga 1867 Kaisar Kōmei Osahito

130. 1867 hingga 1912 Kaisar Meiji

131. 1912 hingga 1926 Kaisar Taishō

132. 1926 hingga 1989 Kaisar Shōwa

133. 1989 hingga sekarang Kaisar Akihito

2.3. Bentuk & Sistim Pemerintahan Negara Jepang

Bentuk pemerintahan negara Jepang adalah monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sesuai dengan konstitusi yang dibuat setelah perang, Konstitusi juga menghapuskan shogunat. Shogun yang biasa diangkat karena menang perang antar shogunat dan oposisi, resmi di hapus. Melalui konstitusi, pemerintahan dikendalikan secara demokratis, pemilihan pejabat pemerintahan tidak lagi melalui azas kekeluargaan dan peperangan tetapi diselenggarakan melalui pemilihan umum sesuai kontitusi. Praktis pemegang kekuasaan di Jepang adalah Perdana Menteri dan anggota parlemen Jepang yang terpilih.

Sistem pemerintahan negara Jepang menganut sistem parlementer bikameral atau disebut juga parlementer dua kamar seperti Inggris. Parlemen Jepang disebut kokkai dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Inggris disebut National Diet, merupakan lembaga tertinggi negara Jepang dan lembaga yang berhak mengeluarkan kebijakan dan perundangan. yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak - hak asasi manusia, dan penolakan perang. Di dalam konstitusi ini juga menetapkan tentang tiga kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari :

- Badan Legislatif biasa disebut Diet atau parlemen

- Badan Eksekutif terdiri dari anggota kabinet

- Badan Yudikatif berfungsi sebagai pengadilan hukum

Di Jepang, jabatan kepala negara ada di tangan Kaisar. Walaupun demikian, fungsi Kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial belaka. Karena kedudukan Kaisar sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan diplomatik. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri.

Kokkai / Parlemen terdiri dari dua badan yaitu :

1. Shugiin, dalam bahasa Inggris : House of Representative (Majelis Rendah)

Shugiin terdiri dari 480 anggota yang memiliki masa jabatan 4 tahun dan dipilih langsung oleh rakyat, dapat dibubarkan masa jabatannya oleh Perdana Menteri melalui mosi tidak percaya . Pemilih adalah warga negara yang telah berumur 20 tahun. Shugiin / Majelis Rendah dapat memveto keputusan Sangi in / Majelis Tinggi bila mencapai 2/3 suara.

2. Sangi in, dalam bahasa Inggris : House of Councillors (Majelis Tinggi).

Sangi in berjumlah 242 orang yang merupakan warganegara Jepang minimal berusia 30 tahun. Anggota Majelis Tinggi separuhnya dipilih dalam Pemilu, dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih per tiga tahun sekali.

Melalui pemilihan internal anggota parlemen, diangkatlah seorang Perdana Menteri. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi memiliki calon masing-masing, calon dari Majelis Rendahlah yang diutamakan. Hal ini mengingat, Perdana Menteri memerlukan dukungan dari anggota Majelis Rendah agar bisa bertahan sebagai Perdana Menteri. Biasanya Perdana Menteri berasal dari partai yang menguasai parlemen (partai pemenang pemilu). Di dalam pemerintahan negara Jepang, Perdana Menteri Jepang merupakan kepala pemerintahan. Perdana Menteri Jepang dibantu oleh kabinet atau dalam bahasa Jepang disebut naikaku, anggota kabinet (menteri) berasal dari koalisi partai-partai pemenang pemilu. Pada praktiknya, menteri merupakan anggota parlemen. Menteri-menteri yang diangkat oleh PM harus disetujui oleh parlemen Jepang.

Kekuasaan Yudikatif di negara Jepang berada di tangan Mahkamah Agung Jepang beserta pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya . Di Jepang, pengadilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir.

Dengan penjelasan mengenai sistem pemerintahan di negara Jepang secara tuntas yang telah dijabarkan, membuktikan bahwa sistem politik negara Jepang memiliki ciri-ciri pemerintahan parlementer.

Daftar Perdana Menteri Jepang

Perdana Menteri selama periode Meiji (1868-1912)

1. Ito Hirobumi (Periode ke-1)

2. Kuroda Kiyotaka

3. Yamagata Aritomo (Periode ke-1)

4. Matsukata Masayoshi (Periode ke-1)

5. Ito Hirobumi (Periode ke-2)

6. Matsukata Masayoshi (Periode ke-2)

7. Hirobumi (Periode ke-3)

8. Ōkuma Shigenobu (Periode ke-1)

9. Yamagata Aritomo (Periode ke-2)

10. Ito Hirobumi (Periode ke-4)

11. Katsura Taro (Periode ke-1)

12. Saionji Kinmochi (Periode ke-1)

13. Katsura Taro (Periode ke-2)

14. Saionji Kinmochi (Periode ke-1)

Perdana Menteri selama periode Taisho (1912-1926)

1. Katsura Taro (Periode ke-3)

2. Yamamoto Gonnohyoe (Periode ke-1)

3. Ōkuma Shigenobu (Periode ke-2)

4. Terauchi Masatake

5. Hara Takashi

6. Takahashi Korekiyo

7. Kato Tomosaburo

8. Yamamoto Gonnohyoe (Periode ke-2)

9. Kiyoura Keigo

10. Kato Takaaki

11. Wakatsuki Reijiro (Periode ke-1)

Perdana Menteri selama periode Showa (1926-1989)

1. Tanaka Giichi

2. Osachi Hamaguchi

3. Wakatsuki Reijiro (Periode ke-2)

4. Inukai Tsuyoshi

5. Saito Makot

6. Keisuke Okada

7. Koki Hirota

8. Senjuro Hayashi

9. Konoe Fumimaro

10. Hiranuma Kiichiro

11. Nobuyuki Abe

12. Mitsumasa Yonai

13. Konoe Fumimaro (Periode ke-2)

14. Tojo Hideki

15. Koiso Kuniaki

16. Suzuki Kantaro

17. Pangeran Naruhiko Higashikuni

18. Kijuro Shidehara

19. Shigeru Yoshida (Periode ke-1)

20. Tetsu Katayama

21. Hitoshi Ashida

22. Shigeru Yoshida (Periode ke-2)

23. Ichiro Hatoyama

24. Tanzan Ishibashi

25. Nobusuke Kishi

26. Ikeda Hayato

27. Sato Eisaku

28. Kakuei Tanaka

29. Takeo Miki

30. Takeo Fukuda

31. Ohira Masayoshi

32. Zenko Suzuki

33. Yasuhiro Nakasone

34. Noboru Takeshita

Perdana Menteri selama periode Heisei (1989-Sekarang)

1. Sosuke Uno

2. Toshiki Kaifu

3. Miyazawa Kiichi

4. Morihiro Hosokawa

5. Tsutomu Hata

6. Tomiichi Murayama

7. Ryutaro Hashimoto

8. Keizo Obuchi

9. Yoshiro Mori

10. Junichiro Koizumi

11. Shinzō Abe (Periode ke-1)

12. Yasuo Fukuda

13. Taro Aso

14. Yukio Hatoyama

15. Naoto Kan

16. Yoshihiko Noda

17. Shinzō Abe (Periode ke-2)

2.4. Tata Negara dan Kehidupan Demokrasi di Jepang

Demokrasi di negara jepang sudah ada sejak pemerintahan di zaman meiji.Hal ini ditandai dengan pembukaa kembali hubungan antara Jepang dengan orang asing setelah runtuhya pemerintahan Tokugawa. Hal ini juga menyebabkan perubahan besar juga pada bidang perpolitikan. Karena orang yang datang ke Jepang menganut sistem demokrasi yang membebaskan masyarakatnya mengeluarkan pendapat, sehingga masyarakat.

Jepang juga ingin menerapkan sistem demokrasi ini di Jepang, untuk menjadikan Negara yang kuat. Ini disebabkan pada saat pemerintahan Tokugawa yang bisa mengeluarkan pendapat hanyalah orang-orang berkuasa.

Atas dasar pemikiran-pemikiran inilah masyarakat mulai memikirkan tentang pembentukan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi. Pergerakan demokrasi ini diawali oleh golongan bekas samurai yang terjadi pusat pemerintahan di Tokyo dan didaerah Tosa. Terjadinya pergerakan ini karena perbedaan pendapat antara pemimpin di pemerintahan Meiji mengenai hubungan diplomasi dengan Korea. Pergolakan ini mengakibatkan beberapa pemimpin mengundurkan diri dari pemerintahan, mereka adalah Itagaki Taisuke dan Saigo Takamori. Setelah mereka menyerahkan jabatannya kepada pemerintah, mereka melakukan pergerakan demokrasi didaerah asalnya masing-masing yaitu Tosa dan Kagoshima. pergerakan demokrasi yang dilakukan oleh Itagaki dalam bidang politik dengan menuntut pemerintah dalam keputusan peraturan wajib militer dan pembaharuan pajak yang merugikan setiap golongan masyarakat. Karena gerakan ini mendapat dukungan dari segala golongan sehingga mendapat bantuan dana untuk segala pergerakan demokrasi. Pergerakan demokrasi yang dilakukan oleh Saigo Takomori adalah dalam bentuk pemberontakan yang disebut pemberontakan Barat daya yang terjadi di Kagoshima. Saigo dan kawan-kawannya menuntut pemrintah agar mengembalikan kekuasaan kemiliteran kepada mantan samurai.

Dalam pemberontakan ini mereka menyerang para pemimpin dipemerintahan yang mengakibatkan mereka tangkap dan dibunuh oleh para tentara pemerintah. Karena pemberontakan barat daya dipatahkan pemerintah, kelas samurai mengalami kemunduran dan secara berangsur diambil oleh petani kaya. Pergerakan demokrasi dipimpin oleh petani kaya hanya pada gerakan yang menentang kebijaksanan pajak tanah oleh pemerintahan Meiji. Pada gerakan ini Itagaki berperan dalam pergerakan demokrasi dengan menbentuk partai politik yang berdasarkan pemikiran demokrasi. Karena partai politik ini mendapat dukungan dari segala golongan, mengakibatkan keirian pada pihak pemerintah. Untuk menghancurkan partai politik tersebut pemerintah menyogok Itagaki yang merupakan pemimpin partai dalam bentuk tour luar negeri. Hal ini menyebabkan pamor Itagaki turun, sehingga pemerintahan berpeluang unruk menhancurkan gerakan demokrasi. Dengan secara cepat kaisar mengamanatkan pemerintah daerah manaikkan pajak tanah dan perluasan militer. Hal tersebut merugikan gerakan demokrasi, oleh karena itu terjadi pula perlawanan oleh petani miskin yang tidak percaya lagi dengan partai politik. Sehingga petani miskin pun mulai melakukan pergerakannya demokrasi dengan melakukan kekacauan didistri-distrik maupun didesa-desa. Mereka melakuakan gerakan karena beban oleh pemerintah dalam keputusan kenaikan pajak tanah, dan perluasan militer.

Pergerakan yang mereka lakukan tidak terorganisasi menyebabkan pemerintah terganggu, sehingga pemerintah mempunyai alasan bahwa kekacauan tersebut adalah hasutan dari partai politik yang sangat berbahaya bagi pemerintah. kelompok ekstrim ini dipimpin oleh Oi Kentaro dan Kobayasi Kazou. Pada umumnya gerakan ini memperjuangkan hak demokrasi, dan akibat tekanan beberapa orang Shizoku dan gono akhirnya mundur dari kepemimpinan partai politik dengan membubarkan partai tersebut. Setelah dibubarkannya partai politik yang berdasarkan.

Demokrasi, pemerintah pun mulai melakukan penumpasan terhadap segala macam yang berbau gerakan demokrasi. Ini mengakibatkan gerakan demokrasi oleh petani miskin pun juga ikut ditumpas. Maka dengan adanya penekan dari pemerintah, gerakan demokrasi dianggap berakhir. Walaupun tujuan dari gerakan demokrasi disetiap golongan belum sepenuhnya tercapai. Maka sampai sekarang secara konstitusioanal “demokrasi” tidak terdapat di Jepang.

2.5. Konstitusi Negara Jepang

Undang-undang atau Konstitusi Jepang mulai berlaku pada tahun 1947. Konstitusi ini mengacu pada 3 hal mendasar, yaitu kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk perang.

Konstitusi di Jepang menegaskan bahwa Kaisar hanyalah sebagai simbol kekuasaan. Teks konstitusi juga menegaskan tentang hak asasi manusia, seperti pada pasal 97 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh Konstitusi kepada orang-orang Jepang adalah sebagai buah dari perjuangan manusia untuk bebas di jaman dahulu. Konstitusi juga menetapkan 3 badan pemerintah yang terbagi menjadi badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Badan Legislatif terbentuk dari parlemen nasional Jepang, merupakan badan kekuasaan negara tertinggi dan sebagai satu-satunya badan negara pembuat undang-undang.

Konstitusi Jepang sendiri sebenarnya mulai disahkan pada 3 November 1946, namun penerapannya baru diberlakukan pada 3 Mei 1947. Isi dari Konstitusi tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut :

“Kami orang Jepang, yang bertindak melalui wakil-wakil kami yang terpilih di Parlemen Nasional, menetapkan bahwa kita akan aman untuk diri kita sendiri dan keturunan kita sebagai buah kerjasama yang damai dengan semua bangsa dan berkat kebebasan di seluruh negeri ini memutuskan bahwa kita tidak boleh merasakan kengerian akibat perang lagi melalui tindakan pemerintah.

Pemerintah adalah simbol kepercayaan suci dari orang-orang, yaitu otoritas yang berasal dari rakyat, bentuk kekuasaan yang dilakukan oleh wakil rakyat, dan membawa manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal ini merupakan prinsip universal umat manusia yang berada di atas Konstitusi ini. Kami (masyarakat Jepang)menolak dan mencabut semua bentuk konstitusi, hukum, tata cara, dan rescripts dalam konflik yang berlaku sebelumnya melalui penyataan ini.

Kami orang Jepang, menginginkan perdamaian untuk semua waktu dan sangat sadar akan cita-cita tinggi mengendalikan hubungan manusia, serta kita harus bertekad untuk menjaga keamanan dan eksistensi, yakin pada keadilan dan iman bangsa-bangsa yang mencintai perdamaian dunia. Kami berkeinginan untuk menempati tempat terhormat dalam masyarakat internasional serta berjuang untuk pelestarian perdamaian, serta pemusnahan terhadap tirani, perbudakan, penindasan, dan intoleransi untuk semua masa di bumi. Kami menyadari bahwa semua orang di dunia memiliki hak yang sama untuk hidup dalam perdamaian, serta bebas dari rasa takut. Kami yakin bahwa tidak ada bangsa yang hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, namun hukum moralitas politik bersifat universal, dan bahwa ketaatan pada hukum tersebut merupakan kewajiban atas semua bangsa yang akan mempertahankan kedaulatan mereka sendiri dan membenarkan hubungan kedaulatan mereka dengan bangsa lainnya.

Kami orang Jepang, menggadaikan kehormatan nasional untuk mencapai semua tujuan dan cita-cita luhur dengan semua sumber daya yang kami miliki.”

Konstitusi Jepang memiliki 11 Bab dengan fokus pembahasan yang terklasifikasi dengan baik. Masing-masing bab dalam konstitusi tersebut membahas :

· BAB I : tentang KEKAISARAN

· BAB II : tentang PENOLAKAN PERANG

· BAB III : tentang HAK DAN KEWAJIBAN RAKYAT

· BAB IV : tentang PARLEMEN

· BAB V : tentang KABINET

· BAB VI : tentang PERATURAN YUDIKATIF

· BAB VII : tentang KEUANGAN

· BAB IX : tentang PERUBAHAN

· BAB X : tentang SUPREMASI HUKUM, dan

· BAB XI : tentang KETENTUAN TAMBAHAN

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, makalah ini mempunyai banyak kekurangan dan jauhnya dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat lah penulis harapkan terutama dari Bapak/Ibu dosen dan rekan pembaca sekalian demi kesempurnaan makalah ini dimasa mendatang, semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kaisar_Jepang di akses pada 16 Oktober 2016

http://muruniramuri11.wordpress.com/2011/09/20/sistem-pemerintahan-dan-politik-di-jepang/ di akses pada 16 Oktober 2016

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Perdana_Menteri_Jepang di akses pada 16 Oktober 2016

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kaisar_Jepang di akses pada 16 Oktober 2016

http://www.saksuk.com/sistem-pemerintahan-jepang.html di akses pada 16 Oktober 2016

http://carapedia.com/sistem_pemerintahan_jepang_info232.html di akses pada 16 Oktober 2016

http://rafiatunnajahqomariah.blogspot.com/2012/07/bentuk-bentuk-negara.html di akses pada 16 Oktober 2016